Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) menjadi sorotan masyarakat. Hal ini karena munculnya lampiran anggaran rapat nasional mencapai Rp9,5 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Perpusnas langsung buka suara. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Adin Bondar, menjelaskan bahwa anggaran Rp9,5 miliar yang menjadi sorotan masyarakat bukan untuk anggaran rutin rapat kantor, melainkan untuk penyelenggaraan kegiatan Stakeholder Meeting Nasional (SMN).
Adin mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
“Anggaran tersebut diperuntukkan mendatangkan peserta sejumlah 695 orang dari 38 provinsi, 136 Kabupaten/Kota, dan 450 desa yang seluruh pembiayaan selama tiga hari ditanggung oleh Perpustakaan Nasional yang terdiri dari komponen-komponen, seperti akomodasi, transportasi, materi, fasilitator daerah dan narasumber,” kata Adin dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari detikcom, Sabtu (29/4/2023).
Menurut Adin, SMN bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi para stakeholder untuk pelaksanaan TPBIS sebagai program prioritas nasional yang berkelanjutan, mendorong kegiatan TPBIS menjadi Gerakan Nasional Pembangunan Literasi di Indonesia, dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan strategi program transformasi perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
TPBIS adalah bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum. Dalam penguatan budaya literasi, kegiatan TPBIS yang telah berjalan sejak 2018 ini mengupayakan peningkatan literasi dan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat menjadi sejahtera.
Melalui kegiatan SMN, seluruh peserta diharapkan dapat menciptakan produk barang dan jasa yang dapat dipasarkan secara luas dan dapat meningkatkan kesejahteraan sebagai tindak lanjut pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Sementara, anggaran sebesar Rp2 miliar digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Gemilang Perpustakaan Nasional. Kegiatan tersebut merupakan puncak pemberian penghargaan tertinggi yang diberikan Perpusnas kepada masyarakat yang telah berkontribusi besar dalam pengembangan perpustakaan dan literasi serta pembudayaan gemar membaca di Indonesia.
Adin menjelaskan bahwa penghargaan tertinggi dalam bidang perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca ini diberikan kepada tokoh birokrat, tokoh masyarakat, pegiat literasi, media massa, hingga jurnalis yang telah memberikan perhatian penuh kepada pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di daerahnya masing-masing.
“Pada ajang Gemilang Perpustakaan Nasional ini, diberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada tokoh yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, Adin menyebut dalam acara ini juga diberikan apresiasi dan pembinaan prestasi terhadap pustakawan berprestasi tingkat nasional, perpustakaan umum/desa terbaik tingkat nasional, perpustakaan SLTA terbaik tingkat nasional serta buku (pustaka) terbaik koleksi Deposit Perpusnas, lomba bertutur tingkat SD/SMP/SMA.
Apresiasi dan penghargaan juga diberikan kepada masyarakat yang telah merawat naskah kuno sehingga lestari hingga kini, kemudian para penerbit yang patuh terhadap amanat UU Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Acara tersebut juga didukung oleh figur publik untuk menghibur masyarakat.
Peserta Gemilang Perpustakaan Nasional dihadiri sebanyak seribu orang, antara lain pustakawan, pegiat literasi, pengelola perpustakaan, Kepala Dinas Perpustakaan dari Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di suatu gedung yang bisa menampung peserta dalam jumlah besar.
Mengenai anggaran kendaraan dinas jabatan eselon I dengan pagu Rp880 juta, Adin mengatakan bahwa hal ini sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Adin menegaskan bahwa pagu anggaran Perpusnas tersebut dibahas oleh tim ahli dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Komisi X DPR RI.
“Kami berharap klarifikasi dari Perpusnas ini memberikan penjelasan bahwa pemanfaatan anggaran Perpusnas digunakan untuk pengembangan perpustakaan dan peningkatan literasi masyarakat sehingga mampu untuk menciptakan barang/jasa yang berkualitas dan dapat digunakan dalam kompetisi global,” imbuhnya.
Sebelumnya, pagu anggaran Perpusnas 2023 menjadi isu hangat di media sosial. Sebab, terdapat rincian pengadaan barang jasa perpusnas untuk tahun anggaran 2022/2023 pada laman resmi. Ada entri soal tender cepat Paket Stakeholder Meeting Nasional dengan nilai pagu sebesar Rp 9,5 miliar. Selain itu, ada anggaran kendaraan dinas eselon I Perpusnas Jakarta sebesar Rp 880 juta.